Surabaya, Viralindonesia52blogspot.com Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdampak nyata bagi masyarakat melalui peringatan “Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas dan Penyerahan Penghargaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024”. Acara ini digelar di lantai 8 Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, dengan mengusung tema “Membangun Integritas, Melayani Tanpa Batas”.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa capaian positif dalam reformasi birokrasi harus terus dikawal agar tidak berhenti pada formalitas. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang baik adalah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berdampak nyata bagi publik.
“Kami mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja keras mewujudkan tata kelola yang lebih bersih dan transparan. Tapi ini bukan akhir. Kita harus melangkah lebih jauh — tidak hanya sekadar meraih predikat, tapi memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Adhy.
Hadir sebagai narasumber nasional, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, yang juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang sukses adalah yang mampu mengubah pola pikir dari melayani prosedur menjadi melayani kebutuhan rakyat.
“Transformasi birokrasi harus menyentuh pelayanan publik secara langsung. Bukan hanya laporan yang bagus, tapi bagaimana masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan dasar, dari pengurusan surat hingga akses bantuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 50 OPD yang meraih nilai tinggi dalam evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024:
34 OPD meraih predikat “A” (Memuaskan), antara lain:
Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Pengadaan Barang/Jasa, dan Biro Organisasi.
16 OPD meraih predikat “BB” (Sangat Baik), di antaranya:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PUPR Bina Marga, Dinas SDA, serta Biro Perekonomian.
Peringatan satu dekade pembangunan zona integritas ini juga dimaknai sebagai momentum untuk memperluas dan memperdalam dampak reformasi birokrasi, serta mendorong seluruh OPD agar mampu menularkan praktik-praktik baik secara berkelanjutan.
“Kita ingin seluruh unsur — dari pimpinan hingga staf paling bawah — menginternalisasi nilai-nilai integritas dan pelayanan. Bukan untuk mengejar penghargaan, tapi demi membangun kepercayaan publik,” pungkas Adhy.
Dengan momentum ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi agenda strategis yang menentukan kualitas hidup masyarakat dan arah pembangunan daerah ke depan.
( Redaksi )
Posting Komentar
0Komentar